| Classification | 340 |
| Title | PERLINDUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL INDONESIA PASCA RATIFIKASI PEMBENTUKAN WTO : SUATU KAJIAN TERHADAP GAMELAN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI YOGYAKARTA |
| Edition | |
| Call Number | PD/019/2012 |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | H. FARIKHIN JUWANDA, SH, M.Hum H. ADI SULIANTORO, SH, M.H / |
| Subject(s) | |
| Series Title | GMD | Penelitian Dosen |
| Language | Indonesia |
| Publisher | |
| Publishing Year | 2012 |
| Publishing Place | |
| Collation | |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum dibidang hak cipta yang dapat diberikan terhadap gamelan serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap karya cipta ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi dokumen sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Gamelan termasuk dalam kategori folklor yang mendapatkan perlindungan hukum dari UUHC. Gamelan merupakan hasil kebudayaan rakyat. Negara dalam hal ini merupakan Pemegang Hak Cipta atas gamelan tersebut. Dalam penjelasan pasal 10 ayat 2 UUHC dinyatakan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan itu. (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan yaitu banyaknya ragam Gamelan yang belum dikenali deskripsinya sehingga sulit mendapatkan data yang konkret untuk didaftarkan, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual serta UUHC belum mengatur perlindungan Hak Cipta karya tradisional lebih spesifik. (3)Beberapan alternatif Pengaturan yang dapat dilakukan Pemerintah antara lain memanfaatkan UUHC 2002 dan membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan kebudayaan dan kesenian. Melibatkan masyarakat atau LSM dalam proses pembuatan database dengan dimotori Pemerintah daerah, serta menyiapkan mekanisme benefit sharing yang tepat Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Gamelan Yogyakarta |
| Image |  |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |